Main menu

RSU Tidar

Rumah Sakit Umum

Layanan Kesehatan Kota Magelang

Kunjungi...
Gavern + Bootstrap

SPGDT Kota Magelang

Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu

Kunjungi...
Responsive Web Design

Public Safety Center

Call Center Layanan Gawat Darurat

Selengkapnya...

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Pertemuan Penerapan ASPAK pada Penyusunan Kebutuhan SPA Fasyankes

SEMARANG- Hari Senin tanggal 8 April 2019 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Pertemuan Penerapan ASPAK pada Penyusunan Kebutuhan SPA Fasyankes.

 

 

 

Hari Senin tanggal 8 April 2019 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Pertemuan Penerapan ASPAK pada Penyusunan Kebutuhan SPA Fasyankes bertempat di Hotel Dafam, Jl Imam Bonjol No 188, Sekayu Semarang Tengah, Kota Semarang. Pertemuan ASPAK menghadirkan para Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan staf dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. “Kami ingin memperkuat Tim Pengelola ASPAK Kabupaten/Kota. Pertemuan ini bertujuan semakin banyak personil di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang paham akan ASPAK, resiko berhentinya implementasi ASPAK akibat pergantian Pengelola ASPAK dapat dihindarkan dan hasilnya bisa lebih maksimal,

“Hati-hati! Saat ini, data ASPAK sudah digunakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pengawasan dapat dilakukan melalui isian data ASPAK. Usulan-usulan yang diajukan daerah, termasuk untuk mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, akan dinilai kesesuaiannya dengan kebutuhan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA). Kebutuhan tersebut dinilai dari gap antara SPA yang dimiliki dengan standar. Standar yang digunakan adalah Peraturan Menteri Kesehatan nomor 75 tahun 2014 untuk Puskesmas dan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 56 tahun 2014 untuk Rumah Sakit. Selain itu, ASPAK juga akan digunakan oleh KPK dan BPK untuk memantau realisasi anggaran pemenuhan SPA yang telah diberikan.

Untuk pengusulan DAK Fisik 2020 melalui Perencanaan Berbasis Elektronik (PBE) mendatang akan didasarkan pada kebutuhan SPA yang ada dalam ASPAK. Dengan demikian, pengusulan akan betul-betul sesuai kebutuhan. Jadi, sesuai fungsinya Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus memvalidasi data ASPAK yang telah diinput Fasyankes.